Kawaltuntas.id – Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Wilayah Kabupaten Boalemo menjadi perhatian Komisi II DPRD Boalemo.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Silfana Saidi, mendorong pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Hal itu disampaikan Silfana setelah Komisi II DPRD Boalemo melakukan konsultasi dengan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo di ruang Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Senin, 14 September 2026.
Silfana mengatakan, konsultasi tersebut dilakukan untuk membahas persoalan distribusi dan ketersediaan BBM yang belakangan menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait antrean panjang di SPBU.
Menurut ketua Fraksi Golkar itu, antrean BBM tidak hanya terjadi di Boalemo. Kondisi serupa juga menjadi perhatian di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Gorontalo.
“Kondisi BBM saat ini memang menjadi fenomena yang cukup menyita perhatian. Di Gorontalo sendiri, salah satu yang banyak memengaruhi adalah panic buying di tengah masyarakat,” kata Silfana.
Ia menjelaskan, kenaikan harga sejumlah BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Dexlite, dinilai turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna BBM nonsubsidi kemudian kembali menggunakan BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.
“Ketika harga BBM nonsubsidi naik, masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax atau Dexlite kemudian kembali beralih ke BBM subsidi. Akibatnya, tekanan terhadap permintaan Pertalite dan Solar meningkat dan antrean di SPBU menjadi semakin panjang,” ujarnya.
Silfana menilai persoalan tersebut perlu diikuti dengan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM di lapangan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melihat panjangnya antrean, tetapi juga perlu memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Dari hasil konsultasi, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyarankan agar DPRD Boalemo berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Bupati Boalemo, untuk mendorong pembentukan Satgas Pengawasan BBM.
“Setelah kembali ke Boalemo, kami disarankan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, untuk mendorong pembentukan Satgas Pengawasan BBM,” kata Silfana.
Ia mengatakan satgas tersebut nantinya diharapkan dapat melakukan pengawasan langsung di SPBU, mulai dari distribusi BBM, kondisi antrean hingga persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Dengan satgas ini terbentuk, kita bisa langsung action melakukan pengawasan di SPBU. Dari situ kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa sebenarnya yang terjadi, sehingga solusi yang diambil juga bisa lebih tepat,” jelasnya.
Selain mengawasi distribusi, Silfana menilai satgas perlu mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat.
“Yang paling penting, satgas ini juga mengawasi kalau ada penyelewengan BBM. Jangan sampai BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat justru disalahgunakan dan akhirnya merugikan masyarakat banyak,” tegasnya.
Komisi II DPRD Boalemo kata dia, akan membawa hasil konsultasi tersebut untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah Boalemo.
Silfana berharap langkah tersebut dapat memperkuat pengawasan sekaligus membantu mencari solusi atas persoalan antrean dan distribusi BBM bersubsidi di Boalemo. (**)
