DaerahDPRD Boalemo

Pansus Jamsostek DPRD Boalemo Sesuaikan Ranperda dengan Regulasi Terbaru

×

Pansus Jamsostek DPRD Boalemo Sesuaikan Ranperda dengan Regulasi Terbaru

Sebarkan artikel ini
Ketua Pansus, Arman Naway (tengah, kemeja kotak-kotak) bersama pimpinan DPRD Boalemo. (Sumber foto: Humas | kolase: kawaltuntas.id)

Kawaltuntas.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Boalemo terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi dan penyesuaian dengan perkembangan regulasi terbaru.

Ketua Pansus, Arman Naway, SH, mengatakan penyesuaian Ranperda diperlukan agar materi muatan dan ketentuan di dalamnya selaras dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat pembahasan lanjutan bersama unsur pemerintah daerah yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Boalemo, Kamis (19/11/2026). Rapat turut dihadiri pimpinan DPRD, anggota Pansus, dan unsur pemerintah daerah.

“Ranperda ini perlu ditinjau dan disempurnakan kembali agar seluruh materi muatan, pasal, dan ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru serta dapat diterapkan secara efektif,” ucap Arman dalam pembahasan tersebut.

Pansus juga menilai perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial. Koordinasi juga akan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan serta instansi teknis lainnya.

Menurut Arman, masukan dari perangkat daerah dan instansi teknis, baik di tingkat Kabupaten Boalemo maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo, diperlukan untuk memperkuat materi pengaturan dan memastikan pelaksanaannya sesuai kewenangan masing-masing.

Pembahasan turut mencakup penelaahan sejumlah ketentuan dalam Ranperda, termasuk Pasal 88 mengenai tindak lanjut kompensasi, mekanisme pemberian sanksi kepada pemberi kerja, serta ketentuan teknis lainnya.

Pansus bersama pemerintah daerah juga menyepakati perlunya koordinasi lanjutan dalam proses penyempurnaan Ranperda, termasuk tahapan fasilitasi, pengajuan kembali, dan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Boalemo berharap Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung perlindungan pekerja dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. (**)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *