Kawaltuntas.id – Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pertanian RI terkait penyaluran pupuk bersubsidi, alokasi bibit jagung, serta kuota asuransi petani dan peternak. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah keluhan masyarakat di sektor pertanian. Ia mengapresiasi kebijakan Menteri Pertanian RI terkait pupuk bersubsidi, namun menilai Kabupaten Boalemo masih membutuhkan dukungan sarana produksi pertanian.
“Di Kabupaten Boalemo masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat. Kami bersyukur atas kebijakan Menteri Pertanian terkait pupuk, namun daerah kami masih membutuhkan dukungan alat dan mesin pertanian,” kata Karyawan.
Ia juga meminta agar kebijakan pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah.
“Setiap daerah memiliki kultur dan kondisi yang berbeda, sehingga kebijakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” ujar Karyawan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Boalemo, Harijanto Mamangkey, menyampaikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di daerahnya masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurut dia, penggunaan aplikasi digital dalam penebusan pupuk belum sepenuhnya berjalan optimal.
“Penyaluran pupuk menggunakan aplikasi. Di lapangan sering terkendala saat aplikasi sedang perawatan atau jaringan internet tidak tersedia, sehingga petani tidak bisa menebus pupuk,” kata Harijanto.
Ia juga menyebut aplikasi tersebut bergantung pada data kependudukan. “Ketika KTP petani tidak terbaca, proses penebusan pupuk menjadi terhambat. Kartu Tani dinilai dapat mempermudah penyaluran, namun hingga kini belum seluruh petani menerimanya,” ujarnya.
Harijanto menambahkan, petani menyambut baik kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Namun, ia mempertanyakan mekanisme kompensasi selisih harga.
“Masih terdapat pertanyaan terkait siapa yang menanggung selisih harga sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diberlakukan,” katanya.
Selain pupuk, DPRD Boalemo juga menyoroti alokasi bibit jagung. Harijanto menyampaikan bahwa terdapat perbedaan antara varietas yang diusulkan kelompok tani dan benih yang disalurkan.
“Kelompok tani mengusulkan varietas NK, namun yang diterima berbeda. Kondisi ini berdampak pada hasil produksi karena tidak seluruh varietas sesuai dengan kondisi lahan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kebutuhan alat panen di Kabupaten Boalemo. Dari tujuh kecamatan, empat di antaranya merupakan sentra produksi padi yang masih terkendala keterbatasan alat panen, terutama mesin combain.
“Keterbatasan alat panen menyebabkan potensi kerusakan hasil saat panen serentak,” kata Harijanto.
Menanggapi hal tersebut, pihak Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Yustina, menyampaikan bahwa realisasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Boalemo hingga 31 Desember 2025 mencapai 52.391 ton atau sekitar 57 persen dari alokasi.
“Artinya, stok pupuk masih tersedia,” kata Yustina.
Ia menambahkan, selisih harga pupuk akan dibayarkan oleh PT Pupuk Indonesia, serta pengajuan Kartu Tani perlu dilakukan secara resmi oleh pemerintah kabupaten.
Terkait varietas benih, perwakilan Kementerian Pertanian, Davied, menyatakan bahwa seluruh penyaluran benih dilakukan berdasarkan data calon petani dan calon lokasi (CPCL).
“Kami memproses usulan sesuai CPCL. Tidak ada perubahan varietas di luar usulan,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa untuk Kabupaten Boalemo, alokasi mencakup varietas NK dan DK sesuai data yang masuk.
Sementara itu, General Manager Regional 4 Sulawesi dan Papua PT. Pupuk Indonesia, Wisnu, menyampaikan bahwa aplikasi penyaluran pupuk merupakan sistem resmi kementerian dan dianjurkan untuk dilakukan perawatan pada hari libur guna meminimalkan gangguan layanan.
Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi dan klarifikasi antara DPRD Kabupaten Boalemo dan pemangku kebijakan pusat terkait upaya peningkatan efektivitas penyaluran sarana produksi pertanian di daerah. (KT 02)
