Kawaltuntas.id – Praktisi hukum sekaligus advokat asal Kabupaten Boalemo, Hendra Saidi, SH., mendesak aparat penegak hukum (APH) memeriksa dugaan ketidaksesuaian dalam penerbitan rekomendasi pembelian BBM subsidi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.
Desakan tersebut disampaikan Hendra setelah muncul keluhan masyarakat Kecamatan Mananggu terkait rekomendasi pembelian BBM subsidi di SPBU Mananggu. Persoalan itu sebelumnya dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Boalemo.
Hendra menilai, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap rekomendasi diterbitkan sesuai prosedur, berdasarkan data penerima, serta melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau sudah ada dugaan rekomendasi yang tidak jelas, saya kira APH perlu turun melakukan audit atau pemeriksaan. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi keluhan masyarakat tanpa ada kejelasan,” kata Hendra, Selasa, 15 September 2026.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat dokumen rekomendasi.
APH kata dia, perlu menelusuri seluruh proses, mulai dari pengajuan, verifikasi data, penerbitan rekomendasi hingga penggunaannya saat pembelian BBM subsidi di SPBU.
“Harus ditelusuri siapa yang mengajukan, siapa yang memverifikasi, siapa yang menerbitkan, dan apa dasar rekomendasinya. Kemudian cocokkan dengan data penyaluran BBM di SPBU,” ujarnya.
Hendra juga menyoroti sikap Dinas Pertanian Boalemo yang dinilai belum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan tersebut.
Menurutnya, klarifikasi dari instansi terkait penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan dugaan yang berkembang tidak menjadi kesimpulan sepihak.
“Publik berhak tahu bagaimana rekomendasi itu diterbitkan. Dinas Pertanian jangan hanya meminta masyarakat percaya. Tunjukkan datanya dan biarkan pemeriksaan memastikan apakah dugaan itu benar atau tidak,” katanya.
Ia menegaskan, pemeriksaan bukan berarti menyimpulkan telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Menurutnya, dugaan tersebut harus diuji berdasarkan data dan fakta.
“Jangan langsung menyatakan ada pelanggaran. Tetapi jangan juga menutup mata terhadap dugaan. Periksa secara profesional. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Kalau ditemukan masalah, tindak lanjuti sesuai hukum,” tandasnya.
Hendra berharap pemeriksaan dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme penerbitan rekomendasi BBM subsidi di Dinas Pertanian Boalemo sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran. (**)
