Kawaltuntas.id, GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Boalemo, Lahmuddin Hambali, mengimbau semua pihak, agar tak mengeluarkan statemen yang dapat memicu perpecahan di Daerah Boalemo, Gorontalo.
Hal ini bukan tanpa alasan. Sebab kata dia, Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo saat ini sedang fokus mengatasi masalah banjir. Seperti melakukan identifikasi dampak, hingga distribusi bantuan untuk korban.
“Saya bagian dari masyarakat mengharapkan kepada seluruh komponen, tokoh-tokoh organisasi, pemuda, atau siapa pun dia, kiranya menahan diri, dalam memberikan statemen yang dapat memicu perpecahan,” harap Lahmuddin Hambali, Jumat, (23/12/2022).
Ketua DPD Golkar Boalemo ini menuturkan, musibah yang melanda Boalemo belum lama ini, merupakan musibah besar yang harus disikapi bersama. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus diberikan kesempatan untuk fokus dan konsentrasi mengatasinya.
“Mari kita berikan dukungan baik kepada Penjabat Bupati (Penjabup), Pak Sekda, Pimpinan OPD dan seluruh ASN, yang sedang fokus mengidentifikasi untuk mengatasi masalah banjir ini. Pastinya, setelah ini Pemerintah akan mencari jalan keluar agar musibah ini tak terulang lagi,” katanya.
Menurutnya, sah-sah saja memberikan kritikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Ia sendiri memastikan, bahwa Pemerintah tak alergi akan hal tersebut. Namun, sebaiknya untuk saat ini, kritikan tersebut ditahan dulu, dan kalau ada, disampaikan secara langsung.
“Paling tidak, tahan diri dulu. Kasihan Penjabup, Pak Sekda, bahkan ada ASN yang dimarahi masyarakat yang kelaparan, kekurangan air, ini tentu berat. Sementara sebagian kecil kita datang dengan kritikan, yang tentunya kritikan ini pada bagian yang lain untuk kita sampaikan kepada Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Ia percaya, jika saat ini Pemerintah Daerah sedang mencari solusi. Ia mengatakan, perihal banjir ini pula, telah dibahas pada lintas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Boalemo. Baik Penjabup, Kapolres, Kajari, Dandim, dan Ketua DPRD Boalemo, saling bertukar pendapat.
“Penjabup, Pak Sekda, dan Pak Ketua DPRD, hingga saat ini turun langsung ke lapangan berinteraksi dan melihat kekurangan di tengah masyarakat. Masih banyak yang kurang. Ada yang rumahnya masih berlumuran lumpur dan sebagainya. Maka olehnya, saya minta dari lubuk hati saya yang paling dalam, mari kita fokus dulu pada urusan-urusan kemanusiaan ini,” pinta Lahmuddin Hambali.
Terkahir ia menegaskan, sah-sah saja berkomentar dan memberi penilaian terkait kinerja Penjabup, sebagaimana kabar beredar. Namun, tentunya tak mengabaikan penilaian dari pihak berkompeten, dalam hal ini Kemendagri.
“Alhamdulillah kinerja Penjabup sesuai penilaian dari Kemendagri, cukup bagus. Saya kira ini harus diapresiasi. Kemarin ada lagi anggaran miliaran rupiah di PUPR yang harusnya sudah terputus. Namun, berkat upaya dan lobi-lobi yang dilakukan oleh Penjabup ke Kementerian Keuangan, salah satu DAK ini, anggarannya sudah di kas Daerah,” tandasnya. (***)
Penulis : Redaksi
