Kawaltuntas.id – Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo memperjuangkan kepastian nasib 1.495 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu agar dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan konsultasi Komisi I DPRD Boalemo ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ketua Komisi I DPRD Boalemo, Helmi Rasid, mengatakan konsultasi ke pemerintah pusat dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Dari hasil konsultasi dengan KemenPAN-RB, pengangkatan PPPK Paruh Waktu untuk tenaga teknis dan tenaga medis diserahkan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi serta kemampuan keuangan daerah.
“Untuk kebutuhan PPPK Penuh Waktu, diserahkan ke daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan formasi PPPK. Ini khusus untuk PPPK Paruh Waktu tenaga teknis dan tenaga medis,” kata Helmi.
Helmi mengatakan kondisi APBD Boalemo saat ini belum mampu mengakomodasi seluruh PPPK Paruh Waktu untuk diangkat menjadi Penuh Waktu.
Dari 1.495 PPPK Paruh Waktu tersebut, sebanyak 1.036 orang merupakan tenaga teknis, 188 tenaga kesehatan, dan 271 tenaga pendidik.
Karena keterbatasan fiskal daerah, Helmi berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pembiayaan, terutama untuk tenaga kesehatan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan kepada masyarakat.
Sementara untuk sektor pendidikan, hasil konsultasi dengan Kemendikdasmen menunjukkan adanya kebutuhan 240 formasi guru di Kabupaten Boalemo dari total 271 guru PPPK Paruh Waktu.
Kebutuhan tersebut menjadi perhatian karena Boalemo masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. Di sisi lain, sejumlah guru ASN juga akan memasuki masa pensiun.
Helmi menilai guru PPPK Paruh Waktu yang telah bertugas di Boalemo memiliki pengalaman dan kesiapan untuk melanjutkan pengabdian, termasuk di wilayah pelosok dan daerah terpencil.
Untuk memastikan kebutuhan tersebut dapat diusulkan dengan tepat, Helmi meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo segera melakukan pemetaan kebutuhan guru di setiap SD dan SMP.
“Pemetaan kebutuhan dan kelengkapan administrasi harus segera disiapkan. Ini penting agar ketika petunjuk teknis diterbitkan, Boalemo sudah siap dengan data dan kebutuhan formasi yang diperlukan,” ujarnya.
Komisi I DPRD Boalemo berharap hasil konsultasi dengan pemerintah pusat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. (**)
