Kawaltuntas.id – Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo mengevaluasi pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan keluarga yang dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Evaluasi itu berlangsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPPKBP3A Boalemo, Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti pelaporan program ke pemerintah pusat, penyerapan anggaran, penanganan stunting, serta pelayanan keluarga berencana.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, meminta dinas terkait memaksimalkan pelaksanaan program pemerintah pusat dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Menurut Eka, sapaan akrabnya, hasil kunjungan Komisi II ke kementerian kemarin menunjukkan perlunya memastikan program yang dialokasikan untuk daerah berjalan optimal dan dilaporkan sesuai ketentuan.
“Dinas kabupaten harus bekerja maksimal dan memberikan pelaporan kepada dinas yang ada di provinsi,” ujar Eka.
Sementara itu, wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Silfana Saidi, turut mempertanyakan sejumlah capaian program, termasuk pelaporan penanganan stunting, ketersediaan penyuluh keluarga berencana (PKB), dan pelayanan KB pascapersalinan.
Silfana mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh saat kunjungan ke kementerian, pelaporan penanganan stunting dari Boalemo disebut belum diterima di tingkat pusat.
Kondisi tersebut kata dia, perlu ditelusuri agar pelaksanaan program dan kebutuhan anggaran daerah dapat dievaluasi dengan baik.
“Mohon dijelaskan mengapa penyerapan anggaran kementerian di Kabupaten Boalemo sangat rendah. Ini akan berpengaruh terhadap penganggaran untuk Kabupaten Boalemo,” kata Silfana.
Selain itu, ia mendorong penguatan pencatatan dan penanganan kasus perempuan dan anak melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Silfana juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendanaan lain, termasuk dukungan program kementerian, hibah, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPPKBP3A Boalemo, Robert Pauweni menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.
Ia menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dan menargetkan kegiatan yang belum selesai dapat direalisasikan hingga akhir tahun.
Pihaknya juga akan menelusuri alur pelaporan untuk memastikan laporan dari kabupaten telah diteruskan ke pemerintah pusat melalui dinas provinsi.
Sementara itu, Kepala bidang DPPKBP3A menjelaskan bahwa pelaksanaan sejumlah program membutuhkan dukungan anggaran, termasuk pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Keterbatasan biaya disebut menghambat pelatihan petugas untuk pencegahan dan penanganan kasus.
Rapat tersebut juga membahas pemberdayaan perempuan kepala keluarga, pemenuhan fasilitas UPTD PPA, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
DPRD berharap evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan koordinasi, pelaporan, dan pelaksanaan program agar pelayanan perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan keluarga di Kabupaten Boalemo berjalan lebih optimal. (**)
