Kawaltuntas.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo, Silfana Saidi, mempertanyakan data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perkembangan program Koperasi Desa (Kopdes) di Kabupaten Boalemo.
Hal itu ia sampaikan saat Komisi II DPRD Boalemo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Boalemo, Rabu, 7 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, Silfana meminta penjelasan terkait jumlah UMKM yang telah terdata dan menjadi sasaran program pemberdayaan yang diusulkan untuk 2027.
Ia juga mempertanyakan jumlah Kopdes yang telah terbentuk di Kabupaten Boalemo serta petunjuk pelaksanaan program tersebut.
“Untuk evaluasi program pemberdayaan UMKM yang diusulkan Koperindag tahun 2027, berapa yang sudah terdata di Kabupaten Boalemo? Sudah berapa jumlah Kopdes di Kabupaten Boalemo dan bagaimana juknis dari dinas?” tanya Silfana.
Selain persoalan UMKM dan Kopdes, Silfana menyoroti pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan.
Ketua fraksi Golkar itu, meminta agar pendapatan tersebut turut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya perbaikan fasilitas pasar.
Menurutnya, kondisi pasar juga perlu mendapat perhatian, mulai dari fasilitas MCK hingga kebersihan lingkungan pasar.
“Berapa persen hasil PAD yang kembali ke masyarakat? Perbaikan pasar, fasilitas MCK juga harus dipikirkan. Masalah kebersihan pasar juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris Dinas Koperindag Boalemo, Arifin Tambiyo, mengatakan data pelaku UMKM yang dimiliki pemerintah berasal dari pendataan tahun 2022 yang dilakukan melalui pemerintah provinsi dan selanjutnya dikirim ke pemerintah pusat.
Berdasarkan data tersebut, terdapat sekitar 12 ribu pelaku UMKM di Kabupaten Boalemo. Sementara itu, sebanyak 297 penerima program yang tersebar di Kecamatan Paguyaman, Tilamuta, Botumoito dan Wonosari telah menerima bantuan.
“Untuk tahun 2027, kami belum melakukan pendataan,” kata Arifin.
Terkait kondisi pasar, Arifin mengatakan pihaknya telah beberapa kali mengusulkan perbaikan, termasuk untuk pasar yang mengalami kebocoran pada bagian atap. Namun, hingga kini usulan tersebut belum terealisasi.
“Kami sudah sering mengajukan proposal, termasuk langsung ke Kementerian Perdagangan, tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” jelasnya.
Arifin juga menyampaikan bahwa fasilitas MCK di Pasar Botumoito masih menghadapi persoalan ketersediaan air.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu temuan saat pihaknya melakukan monitoring di lapangan.
Terkait Kopdes, Kepala bidang di Dinas Koperindag Boalemo menyebut sebanyak 54 Kopdes telah selesai dibentuk, tetapi belum seluruhnya berjalan karena anggaran belum tersedia.
Menurutnya, petunjuk teknis program Kopdes berasal dari pemerintah pusat dan hingga kini belum diterima. Namun, beberapa Kopdes disebut telah mulai beroperasi dengan menggunakan simpanan pokok anggota.
“Untuk Kopdes yang sudah selesai ada 54, tetapi belum jalan karena anggarannya belum ada. Juknisnya dari pusat dan sampai sekarang belum ada,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah Kopdes yang telah beroperasi juga sudah memiliki surat keputusan penempatan manajer. Sementara itu, pengelolaan program di tingkat daerah turut melibatkan PMO yang ditunjuk pemerintah pusat.
Dinas Koperindag, kata dia, tidak terlibat dalam pembangunan Kopdes. Peran dinas sejauh ini berada pada tahap awal, terutama dalam proses identifikasi lahan.
“Posisi kami di Kopdes hanya awal, saat mengidentifikasi lahan,” ujarnya. (**)
