Kawaltuntas.id – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Golkar, Hi. Silfana Saidi, SH, menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir dan kebutuhan infrastruktur Desa dalam kegiatan reses masa persidangan kedua Tahun 2026. Sejumlah isu mendesak tersebut mengemuka saat Silfana melakukan kunjungan ke beberapa Desa di wilayah Kecamatan Tilamuta.
Silfana menjelaskan, kegiatan reses yang dijalaninya merupakan bagian dari agenda resmi yang telah masuk dalam Rencana Induk Kegiatan (RIK), sehingga pelaksanaannya tidak dapat melewati jadwal yang telah ditetapkan.
Dari lima titik reses yang direncanakan, ia hanya dapat mengikuti tiga hari kegiatan karena masih menjalankan tugas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Saya baru bisa masuk pada Hari ketiga karena masih melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ranperda Perlindungan UMKM. Waktu yang ada saya manfaatkan semaksimal mungkin,” kata Silfana usia melakukan kunjungan reses terakhir di Desa Pentadu Barat, 30 Januari 2026.
Ia memaparkan, hari pertama reses dilaksanakan secara dialogis bersama masyarakat Dusun III, Desa Mohungo. Pada hari kedua, kegiatan reses berlangsung di Desa Piloliyanga dan Desa Lamu. Sementara titik terakhir dilaksanakan di Desa Pentadu Barat.
Dalam dialog bersama warga Desa Mohungo, Silfana menerima banyak aspirasi, terutama terkait persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Menurut warga, banjir disebabkan oleh dua sumber air, yakni luapan sungai dan aliran air dari kawasan pegunungan.
“Masyarakat meminta agar saluran air segera dinormalisasi. Selain itu, bronjong dan tanggul penahan sungai yang ada saat ini baru sampai di belakang masjid. Masih terdapat sekitar 600 meter sungai yang belum memiliki bronjong dan tanggul, sementara kondisi sungai juga sudah mulai menyempit,” ujar Silfana.
Selain persoalan banjir, warga Desa Mohungo juga mengusulkan peningkatan infrastruktur jalan, khususnya jalan lorong yang belum dibeton, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan plat deker, serta perbaikan fasilitas sekolah dasar, meliputi ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, dan ruang dewan guru.
Di Desa Lamu, Silfana mengaku prihatin dengan kondisi kantor desa yang dinilainya sudah tidak layak. Ia menyoroti kondisi bangunan yang mulai lapuk, plesteran dinding yang berjatuhan, serta keterbatasan fasilitas dan inventaris kantor desa.
“Kantor desa membutuhkan rehabilitasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Sementara itu, di Desa Piloliyanga, Silfana menyebut kondisi desa relatif baik karena telah masuk kategori desa mandiri.
Adapun pada kunjungan terakhir di Desa Pentadu Barat, Silfana melakukan pertemuan dan bincang-bincang bersama kepala desa serta sejumlah aparat desa.
Dari pertemuan tersebut, kebutuhan paling mendesak yang disampaikan adalah pembangunan jembatan penghubung antara Desa Pentadu Barat dan Desa Modelomo.
“Aspirasi masyarakat ini akan saya tampung dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku,” ujar Silfana. (**)
