Kawaltuntas.id – Perubahan desil yang berdampak pada penerimaan bantuan sosial menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Boalemo.
Untuk menindaklanjuti keluhan warga, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Boalemo mendatangi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo untuk melakukan koordinasi dan konsultasi, Selasa, 15 September 2026.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, mengatakan pihaknya menerima keluhan dari sejumlah warga yang sebelumnya memperoleh bantuan sosial, tetapi tidak lagi menerima bantuan setelah terjadi perubahan desil.
“Jadi kami datang ke BPS Provinsi karena banyak beredar di media sosial soal perubahan tingkat desil. Ada beberapa masyarakat Boalemo juga yang tadinya menerima bantuan kemudian tidak dapat lagi menerima bantuan karena desilnya yang berubah,” ujar Eka, Sapaan akrab Karyawan Eka Putra Noho.
Dari konsultasi tersebut, DPRD mendapat penjelasan mengenai sejumlah indikator dan variabel yang digunakan dalam proses pendataan.
Menurut Eka, akurasi data tidak hanya ditentukan oleh petugas pendata, tetapi juga bergantung pada informasi yang disampaikan masyarakat.
Eka menyebut kondisi rumah dan kepemilikan barang seperti televisi, pendingin ruangan, serta kendaraan dapat menjadi bagian dari variabel yang diperhitungkan.
Namun, penilaian tidak semata-mata berdasarkan kepemilikan barang, melainkan juga mempertimbangkan kondisi dan nilainya.
“Kalau dilihat dari penjelasan pihak BPS, bisa disimpulkan bahwa ketika BPS melakukan pendataan ini ada sebuah kejujuran yang harus disampaikan oleh masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan perubahan hasil pendataan dapat memengaruhi posisi desil seseorang. Warga yang sebelumnya berada pada desil tertentu dapat berpindah ke desil lain berdasarkan data dan variabel yang digunakan.
DPRD juga menyoroti persoalan ketika petugas melakukan pendataan, tetapi warga tidak berada di rumah. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas memperoleh informasi yang diperlukan untuk menggambarkan keadaan warga secara lengkap.
Karena itu, DPRD Boalemo mendorong pemerintah desa ikut membantu proses pendataan di wilayah masing-masing. Aparat desa dinilai dapat membantu memastikan masyarakat memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Kami DPRD mengupayakan bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat Boalemo, kepada para aparat desa, bagaimana kita bisa membantu masyarakat memberikan data yang akurat agar tidak terjadi salah input yang mengakibatkan desil warga tersebut tidak sesuai dengan realita,” ujar Eka. (**)
