Kawaltuntas.id – DPRD Kabupaten Boalemo menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-48 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Boalemo, Senin, 3 Agustus 2026.
Kesepakatan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap dokumen perubahan KUA dan PPAS yang diajukan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, yang memimpin jalannya rapat menyampaikan bahwa seluruh fraksi menerima rancangan perubahan KUA dan PPAS untuk dibahas pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Seluruh fraksi telah menerima Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, pembahasannya akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata tertib dewan,” kata Karyawan saat menyampaikan kesimpulan rapat.
Kesimpulan tersebut kemudian mendapat persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir.
Sebelumnya, rapat paripurna diawali dengan penyampaian pidato pengantar Bupati Boalemo, Rum Pagau, mengenai Perubahan Rancangan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah daerah juga menyerahkan dokumen perubahan KUA-PPAS kepada DPRD yang ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen.
Dalam rapat tersebut, enam fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan umum, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Persatuan Indonesia. Masing-masing fraksi menyampaikan masukan, saran, dan catatan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
Usai penyampaian pandangan umum fraksi, Bupati Boalemo memberikan tanggapan terhadap berbagai masukan yang disampaikan DPRD sebagai bagian dari proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Karyawan Eka Putra Noho menegaskan, pembahasan perubahan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah akan menyelaraskan arah kebijakan anggaran dengan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang berkembang. (**)
