Kawaltuntas.id – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo, Hardi Mopangga, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja memprioritaskan penyelesaian pekerjaan pembangunan yang tertunda serta sisa utang kepada pihak ketiga dalam perencanaan anggaran Tahun 2027.
Permintaan tersebut disampaikan dalam agenda sinkronisasi program kerja dan anggaran bersama OPD mitra Komisi III, Senin, 9 November 2026.
Dalam pembahasan itu, Komisi III turut mencocokkan alokasi anggaran masing-masing OPD dengan pagu yang telah dibagikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Hardi menjelaskan, sinkronisasi dilakukan untuk memastikan program yang direncanakan OPD sesuai dengan alokasi anggaran serta mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Boalemo di bawah kepemimpinan Bupati Rum Pagau dan Wakil Bupati Lahmudin Hambali.
Ia menegaskan, pekerjaan pembangunan yang belum selesai pada 2026 maupun pekerjaan dari tahun-tahun sebelumnya harus diinventarisasi dan diprioritaskan penyelesaiannya pada 2027.
Selain pekerjaan fisik, Komisi III juga meminta setiap OPD memastikan jumlah sisa kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dan menyiapkan langkah penyelesaiannya.
Menurut Hardi, kepastian pembayaran penting agar kewajiban pemerintah daerah tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan keluhan dari pihak ketiga.
“Kami minta setiap OPD melihat kembali pekerjaannya. Mana yang belum selesai pada 2026, mana yang masih tertunda dari tahun sebelumnya, dan mana yang bisa dituntaskan pada 2027? Sisa utang kepada pihak ketiga juga harus dipastikan jumlahnya dan disiapkan penyelesaiannya agar tidak terus menimbulkan keluhan,” ujar Hardi.
Ketua Fraksi Demokrat itu, berharap perencanaan anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada program baru, tetapi juga memperhatikan penyelesaian pekerjaan tertunda dan kewajiban pemerintah daerah yang masih tersisa. (**)
