Kawaltuntas.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo menyatakan dukungan terhadap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Selain mendorong pemerataan pembangunan, Fraksi Golkar juga menaruh perhatian pada perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Kabupaten Boalemo.
Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Silfana F. Saidi, dalam rapat paripurna ke-54 DPRD Kabupaten Boalemo, Senin, 2 November 2026.
Dalam pandangan umumnya, fraksi Golkar menerima RAPBD 2027 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk dibahas sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.
Terkait RAPBD 2027, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengevaluasi sektor pendapatan asli daerah (PAD), termasuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi sesuai potensi riil yang dimiliki Kabupaten Boalemo.
“Fraksi Partai Golkar memandang agar di tengah efisiensi anggaran saat ini, pemerintah daerah dapat menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan potensi-potensi PAD yang belum terkelola dengan baik,” ujar Silfana.
Fraksi Golkar menilai optimalisasi PAD penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, sehingga berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam pembahasan APBD dapat diperjuangkan.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memperhatikan program prioritas dan pemerataan pembangunan di tujuh kecamatan. Aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses DPRD yang belum terealisasi dalam beberapa tahun terakhir diharapkan menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Induk 2027.
Fraksi Golkar juga mengingatkan agar bantuan pemberdayaan masyarakat, UMKM, petani, dan nelayan diberikan secara tepat sasaran, terutama kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, dalam pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
“Memastikan setiap profesi legal masyarakat se-Kabupaten Boalemo mendapatkan jaminan perlindungan yang setara bagi pekerja dan keluarganya, baik pekerja formal maupun informal,” tegasnya.
Perlindungan tersebut diharapkan menjangkau ASN, tenaga honorer, pegawai swasta, pelaku UMKM, petani, nelayan, buruh, sopir, montir, tukang ojek, pedagang, asisten rumah tangga, hingga imam dan pendeta.
Fraksi Golkar juga meminta agar besaran anggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Setelah perda disahkan, pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjutinya melalui peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2027.
“Fraksi Partai Golkar memandang perlu untuk melakukan pendalaman terhadap implementasi penjabaran atau pemberlakuan perda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, agar perda tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Pada akhir pandangan umum, Fraksi Golkar menyatakan menerima RAPBD 2027 dan Ranperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD.
Fraksi Golkar juga menyarankan pimpinan sidang agar membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Ranperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (**)
