Kawaltuntas.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo mendorong agar perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 disusun secara rasional dengan mengutamakan program prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, I Wayan Yudiastika, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo, Selasa, 11 Agustus 2026.
I Wayan mengatakan Fraksi Golkar menerima secara positif rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 yang telah dibahas Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, di tengah keterbatasan anggaran, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel,” kata I Wayan.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan hingga akhir tahun anggaran 2026. Salah satunya dengan mengevaluasi kembali penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi sesuai potensi riil daerah.
Terkait rencana pinjaman daerah dari Bank SulutGo untuk meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan di RSUD Ir. Iwan Bokings, Fraksi Golkar meminta pemerintah menyiapkan perencanaan yang matang.
Menurutnya, rencana tersebut harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga diminta meminimalkan risiko pembiayaan yang dapat membebani daerah pada masa mendatang.
Fraksi Golkar turut meminta pemerintah mempertimbangkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TKOD) bagi ASN, honorarium PPPK paruh waktu dan tenaga non-ASN, insentif aparat desa, Dasawisma, tokoh adat serta imam desa hingga Desember 2026, sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah mengakomodasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Boalemo.
“Setiap pembahasan KUA, PPAS maupun RAPBD Perubahan harus dilakukan secara serius oleh TAPD, OPD dan seluruh unsur yang terlibat agar tidak menimbulkan persoalan terkait regulasi,” ujar I Wayan.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya konsistensi antara hasil pembahasan dan pelaksanaan anggaran. Program yang disepakati, kata I Wayan, harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerataan pembangunan menjadi perhatian lain Fraksi Golkar. Pemerintah daerah diminta memastikan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan publik dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Boalemo.
Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan pokok-pokok pikiran tersebut diharapkan dapat diakomodasi menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dalam pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap seluruh kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. (**)
