Kawaltuntas.id – Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo mendorong realisasi anggaran untuk mendukung kebutuhan nelayan, termasuk kebijakan rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Boalemo bersama Dinas Perikanan dan Kelautan, Rabu, 7 Oktober 2026.
Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Frait Danial, meminta penjelasan terkait mekanisme penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan serta berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Boalemo, Asra Umar Murad, mengatakan sebanyak 5.013 nelayan telah terdata.
Penerbitan rekomendasi itu kata dia, dilakukan melalui proses verifikasi dan berdasarkan pernyataan Kepala Desa bahwa pemohon benar-benar berprofesi sebagai nelayan.
Dinas Perikanan dan Kelautan juga memproses perpanjangan rekomendasi bagi nelayan yang masa berlakunya telah berakhir.
Asra menjelaskan, untuk kapal berukuran 5 hingga 30 Gross Ton (GT), rekomendasi BBM dikeluarkan oleh UPTD Pelabuhan. Namun, pihaknya masih menemukan persoalan terkait kepemilikan perahu oleh warga yang tidak berdomisili di Boalemo.
“Untuk kapal berukuran 5 sampai 30 Gross Ton (GT), rekomendasi dikeluarkan oleh UPTD Pelabuhan. Namun, kami menemukan kendala di lapangan, yakni adanya kepemilikan perahu oleh pihak yang tidak berdomisili di Boalemo. Hal ini sedang kami sikapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Asra.
Sementara itu, Frait Danial mengatakan Komisi II akan membawa hasil RDP tersebut untuk dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.
Langkah itu kata dia, dilakukan sebagai bagian dari pengawalan terhadap anggaran yang berkaitan dengan sektor perikanan dan kebutuhan nelayan.
“Beberapa kali kita melakukan RDP, namun realisasi di lapangan masih belum maksimal. Oleh karena itu, hasil kesepakatan hari ini akan kami bawa dan konsultasikan langsung kepada Pimpinan Daerah agar anggaran yang menjadi hak nelayan dan sektor perikanan dapat segera terealisasi,” kata Frait. (**)
