Kawaltuntas.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo, Silfana Saidi, meminta program Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Boalemo terus diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap kebutuhan nelayan lokal.
Hal itu disampaikan Silfana saat Komisi II DPRD Boalemo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Boalemo, Rabu, 7 Oktoberfest 2026.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II, Frait Danial itu membahas kebijakan dan rekomendasi BBM bersubsidi untuk mendukung aktivitas nelayan.
Komisi II juga membahas progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dalam pembahasan KNMP, Silfana menyoroti tata kelola manajemen dan kesiapan operasional, terutama terkait integrasi fasilitas dengan Koperasi Merah Putih (KMP) Tilamuta.
“Saya ingin memastikan sejauh mana progres pembangunan, bagaimana tata kelola manajemennya, siapa yang mengelola keuangan KMP Tilamuta, dan kapan fasilitas ini akan beroperasi penuh,” kata Silfana.
Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Boalemo, Asra Umar Murad, menyampaikan pembangunan Kampung Nelayan dengan anggaran sekitar Rp22 miliar telah mencapai progres fisik 96 persen.
Dari total anggaran itu, sekitar Rp9 miliar dialokasikan untuk sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut nantinya akan mengelola skema pinjaman lunak tanpa bunga bagi nelayan.
Dinas Perikanan juga menargetkan pembentukan tujuh Koperasi Nelayan Merah Putih pada 2027. Sementara itu, pekerjaan fisik di wilayah Paguyaman Pantai telah mencapai 67 persen.
Asra juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mengajukan lima lokasi untuk program Kampung Nelayan Maju Perikanan (KNMP) tingkat nasional 2027. Kelima lokasi tersebut yakni Bolihutuo, Tutulo, Tapadaa, Lito, dan Desa Bangga.
Menurut Asra, lahan untuk lokasi KNMP harus berstatus milik desa atau pemerintah daerah untuk mempermudah proses perizinan. Ia juga menyebut Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di wilayah Pentadu telah dipastikan.
Dalam rapat tersebut, Asra mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam pengusulan anggaran rutin dan operasional Dinas Perikanan setiap tahun.
Menanggapi kondisi itu, Silfana mengusulkan pengadaan cool box bermotor bagi penjual ikan dimasukkan dalam daftar usulan program.
Menurut ketua fraksi Golkar itu, fasilitas tersebut diperlukan untuk mendukung rantai pasok sekaligus meningkatkan daya jual hasil perikanan lokal.
Diketahui, Hasil RDP itu akan dibawa oleh Komisi II untuk dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari pengawalan terhadap anggaran sektor perikanan dan kebutuhan nelayan di Kabupaten Boalemo. (**)
