Bone BolangoGorontaloPohuwato

Mikson: PETI Itu Ilegal, Saya Tidak Akan Mundur Selangkahpun

×

Mikson: PETI Itu Ilegal, Saya Tidak Akan Mundur Selangkahpun

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto. (Foto: istimewa)

Kawaltuntas.id – Serangkaian bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatra menjadi pengingat bagi banyak pihak tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Dari Gorontalo, seruan tegas datang dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, yang menegaskan komitmennya memerangi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Politikus Partai NasDem itu menyatakan bahwa ia tidak akan memberi ruang bagi para pelaku pertambangan ilegal, terutama di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.

Mikson menilai praktik PETI telah menyebabkan kerusakan serius pada lahan pertanian masyarakat. Ia bahkan menengarai para petani di Pohuwato sudah empat musim gagal menanam padi maupun komoditas kebun lainnya.

Ada yang bertanya: tidakkah ia takut berhadapan dengan praktik yang diduga melibatkan mafia tambang?

“Saya tidak takut dan tak akan mundur selangkahpun, saya prihatin para petani tak bisa menggarap lahan pertaniannya yang rusak akibat pengolahan tambang ilegal,” tegasnya, 8 Desember 2025.

Ia menambahkan bahwa amanah rakyat yang memilihnya harus diwujudkan dalam kerja nyata, termasuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan demi penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“bayangkan berapa banyak hasil pertambangan yang dicuri. kasian rakyat kan,” ucapnya lirih.

Mikson juga merujuk langkah pemerintah pusat. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dengan Menteri Pertahanan Syafrie Syamsoedin ditunjuk sebagai Ketua Pengarah.

Dalam salah satu pernyataannya, Syafrie menekankan bahwa “keberadaan satgas PKH merupakan langkah strategis dan terobosan kebijakan dalam penertiban serta pemulihan kawasan hutan.” Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan satgas tersebut bergantung pada kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Menurut Mikson, ketegasan pemerintah pusat itulah yang memberinya keberanian turun langsung ke lokasi pertambangan ilegal, apa pun risiko yang mengiringinya.

“Masa presiden saja tegas, kita cuma diam, haha,” tutup bapak empat anak tersebut. (KT 03_AZ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *