Kawaltuntas.id – Pemerintah Kabupaten Boalemo mengambil langkah proaktif dalam menyikapi konflik lahan tambang rakyat di wilayah Paguyaman yang sempat memanas akibat klaim kepemilikan. Melalui rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kantor Kodim 1316/Boalemo, Selasa (19/08), pemerintah menegaskan bahwa alur sungai yang menjadi sumber sengketa merupakan milik negara.
Bupati Boalemo, Rum Pagau, menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mencari jalan keluar yang adil. Tim tersebut akan melibatkan unsur pemerintah daerah, penambang rakyat, serta aparat kepolisian guna memastikan penyelesaian berjalan tertib dan transparan.
“Tim ini akan meninjau ulang status kepemilikan lahan, apakah benar berada dalam area Hak Guna Usaha (HGU) PT Paguyaman atau merupakan lahan milik masyarakat,” jelas Bupati.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga menyiapkan opsi tukar guling lahan. Jika hasil peninjauan menunjukkan lokasi tambang berada di dalam HGU perusahaan, maka pemerintah akan mencarikan lahan pengganti bagi para penambang.
“Kami ingin mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Dengan adanya tim khusus ini, kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara komprehensif dan tanpa ada yang merasa dirugikan,” ujar Bupati Rum Pagau.
Tim khusus tersebut diharapkan segera bekerja untuk mengidentifikasi batas kepemilikan lahan secara jelas, sehingga sengketa serupa tidak kembali terjadi di masa depan. (KT_02)
