Kawaltuntas.id – Masih hangat dari ingatan publik kerusuhan rakyat penambang Pohuwato yang berujung pembakaran Kantor Bupati baru-baru ini. Salah satu tokoh yang prihatin dan menyayangkan polemik tersebut, yakni Ketua umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Gatot Sugiharto.
Kata Gatot, belajar dari kerusahan Pohuwato ini, masyarakat harus segera terorganisir untuk mengelola lahan potensial yang dimiliki. Semua pihak harus menyadari hal itu, sebelum kemudian mendorong kegiatan tambang rakyat yang profesional.
“Semua ini kan terjadi pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab nomor 1 itu, karena lahan kita nggak diurus. Akhirnya diurus orang. Diurus orang yang saya maksud, ada investor masuk yang tiba-tiba ngeplot wilayah kita,” tutur Gatot, Senin, (02/10/2023).
Apabila seperti itu, masyarakat hanya akan jadi penonton di tanahnya sendiri. Menurutnya, Boalemo dapat mengambil pelajaran penting dari peristiwa Pohuwato. Pada prinsipnya, masyarakat harus menyadari dan berdaulat di tanah nenek moyangnya.
“Jadi selama kita nggak segera ngurus lokasi kita, cepat atau lambat pasti lokasi kita tiba-tiba jadi milik perusahaan dari jakarta misalnya, atau perusahaan asing,” katanya.
Sistem RMC (koperasi) yang dibawa oleh APRI di Boalemo lanjutnya, harus disegerakan demi kepentingan rakyat penambang. Lokasi potensial harus segera diplot, agar tak diincar oleh perusahaan asing atau pihak dari luar.
“Pesan saya ke teman-teman Boalemo, khususnya pelaku tambang, tidak ada pilihan lain. Hanya satu caranya, yaitu terorganisir. Karena kalau sudah terorganisir, APRI memastikan akan menjadi perhatian pusat,” ujarnya.
Manakala sudah jadi perhatian oleh Pemerintah Pusat kata dia, maka semua keputusan-keputusan nanti, berasal dari pusat pula. Dikatakannya, jika rakyat ingin menambang, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, tak bisa menghalangi.
“Karena ini memang untuk kepentingan rakyat. Saya pastikan, kalau rakyat bersatu. Sebenarnya kita nggak butuh investor. Nanti Boalemo sendiri yang punya perusahaan besar, punya pertambangan besar, tambang rakyat gitu. Jadi 100 persen sahamnya, milik orang Boalemo,” jelas Gatot.
Gatot menambahkan, kalau terorganisir, pastinya masyarakat akan teratur, konflik juga bisa dihindari. Begitu pun masalah lingkungan, bisa dikendalikan bersama-sama. Semua bisa teratur selama punya niat baik.
“Tapi kalau perusahaan, ya mohon maaf. Perusahaan ngebor kedalaman berapa, kita kan nggak bisa ngecek atau masuk. Bupati pun nggak punya hak mengawasi yang begitu,” katanya.
Tentang regulasi, menurutnya sangat memungkinkan dan rakyat sebenarnya harus diprioritaskan. Dengan catatan, rakyat juga harus menunjukkan i’tikad baik dan benar-benar terorganisir membuat pengajuan secara kompak.
Alasan RTRW yang belum rampung kata Gatot lagi, jangan jadikan sebagai penyebab masalah atau hambatan untuk menghalangi kebutuhan. Rakyat harus mendorong pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban dia.
“Jadi melalui RMC yang terorganisir tadi, misalnya total 50 kelompok dengan masing-masing 100 orang. Sudah ada sekitar 5.000 orang yang kemudian bisa mendorong Pemerintah untuk mewujudkan WPR. Satu atau dua bulan, Insya Allah kelar kalau kompak ingin pertambangan rakyat,” ujarnya.
“Jika terwujud, maka kita bisa menambang dengan aman, PAD meningkat, lingkungan terjaga. Jangan nunggu masalah, baru kemudian ada gerakan anarkis,” menurut Gatot.
Ia pun memastikan, jika masyarakat serius, pastinya APRI senantiasa siap mendampingi, memfasilitasi, agar Boalemo bisa menjadi contoh pertama tambang rakyat yang bertanggung jawab, dan betul-betul membawa manfaat bagi rakyat Boalemo.
“Jadi rakyat Boalemo akan menjadi tuan rumah di kampung sendiri. Bukan sebaliknya, hanya akan jadi penonton,” ia berpesan.
“Selama kita nggak ngeplot untuk jadi WPR, pihak ketiga bisa mengurus di jakarta. Tapi begitu kita plot jadi WPR, mereka nggak bisa. Jadi intinya kalau kita lambat, pasti diplot orang. Karena aturannya boleh ngeplot dari jakarta seenaknya, itu boleh selama di sana kosong, nggak ada orang atau nggak ada tambang rakyat,” kuncinya. (***)
