Kawaltuntas.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo meminta pemerintah daerah agar lebih fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Hal tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD, Senin, 4 Mei 2026.
Ketua Fraksi Golkar, Silfana Saidi, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, menjadi kebutuhan mendesak guna menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai kecamatan.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur perlu menjadi perhatian serius, baik di ibu kota kabupaten maupun di wilayah kecamatan lainnya, terutama pada akses jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, realisasi PAD mencapai sekitar 93,24 persen dari target yang ditetapkan, atau sebesar Rp83 miliar lebih.
Meski mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, Fraksi Golkar tetap mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, di tengah kondisi perekonomian yang dinamis.
Di sisi lain, Fraksi Golkar menilai bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan harus lebih difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan reses DPRD diharapkan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan.
Fraksi Golkar juga menyoroti kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boalemo yang berada pada angka 69,89 atau kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perhatian, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penanganan pengangguran yang cenderung meningkat.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan solusi konkret dalam membuka lapangan pekerjaan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta,” kata Silfana.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD, serta menyarankan agar pembahasan dilakukan melalui komisi terkait. (**)
