Kawaltuntas.id – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo, Hardi Syam Mopangga, menyoroti kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Sorotan itu disampaikan Hardi dalam Rapat Paripurna Pandangan umum Fraksi Demokrat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025, Senin, 30 Maret 2026.
Dalam paripurna tersebut, Fraksi Demokrat menyampaikan tujuh rekomendasi, salah satunya terkait efisiensi anggaran.
Menurut Hardi, Fraksi Demokrat telah mendengarkan dan mencermati penjelasan Bupati Boalemo mengenai langkah efisiensi yang akan ditempuh pemerintah daerah. Namun, ia menilai terdapat satu kebijakan yang perlu dikaji lebih jauh, yakni penerapan WFA bagi ASN.
“Khusus untuk efisiensi ini, sekalipun kita merasa ini sebuah kepanikan dan kepahitan untuk kita semua, Fraksi Demokrat telah mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bupati Boalemo, khusus dalam rangka bagaimana ingin melakukan efisiensi,” kata Hardi.
Ia mengatakan, kebijakan WFA perlu diperhatikan karena menyangkut pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, kata dia, ASN juga tetap menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang selama ini dipandang sebagai bentuk penghargaan atas kinerja.
“Ada satu hal yang mungkin perlu dikaji Pak Bupati, terkait dengan kebijakan WFA, di mana hanya ada tiga hari untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam pelayanan masyarakat. Di lain sisi, ASN ini mendapatkan TPP,” ujarnya.
Hardi menilai, pemberian TPP pada dasarnya merupakan bentuk reward bagi ASN yang memiliki kinerja baik. Karena itu, menurut dia, kebijakan efisiensi seharusnya berjalan seiring dengan prinsip penghargaan terhadap kinerja aparatur.
“Saya melihat ini tidak seiring sejalan. TPP itu adalah sebagai bentuk pemberian reward kepada ASN yang berkinerja baik, yang istimewa, memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga perlu diberikan reward berupa TPP,” kata dia.
Dalam pandangan Fraksi Demokrat, lanjut Hardi, kebijakan WFA jangan sampai menimbulkan ketidaksesuaian dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Ia mengaku perlu menyampaikan hal itu sebagai bentuk tanggung jawab politik fraksi, meskipun pandangan tersebut bisa saja menimbulkan ketidaknyamanan.
“Yang saya khawatirkan, jangan sampai ketika kebijakan pemerintah daerah terkait dengan WFA ini tidak berbanding lurus dengan efisiensi. Oleh karenanya, sekalipun ini pahit saya harus sampaikan, meskipun saya dibenci ASN di seluruh Kabupaten Boalemo, itu tidak menjadi masalah. Yang penting saya hanya ingin menyampaikan demi keselamatan daerah yang kita cintai ini,” ujarnya.
Meski demikian, Hardi menegaskan Fraksi Demokrat tidak menolak pemberian TPP kepada ASN. Menurut dia, jika kemampuan anggaran daerah mencukupi, maka insentif tersebut tetap layak diberikan.
“Ketika anggaran ini cukup, maka saya orang yang paling terdepan untuk menyampaikan TPP wajib untuk diberikan kepada ASN,” tegas Hardi.
Namun, ia tetap menekankan perlunya kajian agar kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah tidak menimbulkan persoalan administratif maupun pengawasan di kemudian hari.
“Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf, sekalipun ini pahit, tetapi ini perlu ada kajian. Jangan sampai ini menjadi temuan di kemudian hari. Kita mengefisiensikan waktu, di lain sisi TPP kita masih tetap jalan,” ucapnya. (**)
