Kawaltuntas.id – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, menegaskan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikannya saat memimpin pembahasan RAPBD-P 2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin, 24 Agustus 2026.
Ia mengatakan, kondisi fiskal daerah yang terbatas menuntut DPRD dan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program dan alokasi belanja. Setiap anggaran yang tersedia harus diarahkan pada kebutuhan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pembahasan ini kita lakukan untuk memastikan seluruh perubahan dalam APBD benar-benar terukur, rasional dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Kita ingin setiap anggaran yang tersedia bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Eka, sapaan akrabnya.
Menurutnya, tekanan terhadap ruang fiskal daerah juga dipengaruhi kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD Perubahan 2026.
Meski demikian, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat Boalemo.
“Anggaran boleh terbatas, tetapi keberpihakan kepada rakyat tidak boleh ikut terbatas. Kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat Boalemo harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan anggaran,” tegasnya.
Eka menjelaskan, pembahasan APBD Perubahan juga menjadi momentum untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum berjalan optimal. Penyesuaian anggaran, kata dia, harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Banggar DPRD Boalemo bersama TAPD akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap komponen anggaran sebelum pembahasan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Eka berharap pembahasan RAPBD-P 2026 berlangsung terbuka dan objektif. Ia menekankan pentingnya sinergi DPRD dan pemerintah daerah agar penataan anggaran tetap menjaga program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita ingin pembahasan ini tidak sekadar mengejar penyelesaian administrasi. Yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Perubahan memiliki manfaat dan dampak yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah harus bekerja lebih cermat dalam menghadapi kondisi fiskal saat ini. Penataan ulang program tetap diperlukan, namun kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan anggaran. (**)
