Kawaltuntas.id – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, mendorong pemerintah daerah melakukan validasi dan pemutakhiran data desil untuk memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran.
Dorongan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial dan PMD, serta Bappeda Kabupaten Boalemo, Senin, 7 September 2026.
RDP itu digelar sebagai tindak lanjut atas sejumlah keluhan masyarakat mengenai klasifikasi desil yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Sejumlah kepala desa juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada anggota DPRD Boalemo. Mereka meminta adanya perhatian terhadap data penerima bantuan agar sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Eka sapaan akrabnya mengatakan, data menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan dan penyaluran program pemerintah. Karena itu, data perlu diperiksa dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kondisi masyarakat.
Menurutnya, proses validasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Pemerintah daerah, BPS, perangkat desa, dan pihak terkait perlu membangun koordinasi agar data yang digunakan dalam pelaksanaan program sosial semakin akurat.
“Data harus divalidasi dan diperbarui. Kita ingin bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar Eka.
Ia menilai, perbaikan data juga penting untuk mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, pelaksanaan program bantuan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Persoalan tersebut, kata dia, menjadi semakin penting di tengah penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak kondisi kemarau. Keterbatasan air dan kebutuhan pangan membuat ketepatan sasaran bantuan menjadi perhatian bersama.
Melalui RDP tersebut, DPRD Boalemo mendorong perangkat daerah terkait untuk terus berkoordinasi dalam melakukan pemutakhiran data.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memastikan bantuan sosial diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. (**)
