Kawaltuntas.id – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo, Muhammad Amin, meminta data desil yang digunakan pemerintah dalam penyaluran bantuan harus menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Boalemo bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial dan PMD, serta Bappeda Kabupaten Boalemo, Senin, 7 September 2026.
Ia menjelaskan, RDP tersebut digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait klasifikasi desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi warga. Sejumlah kepala desa juga menyampaikan kepada anggota DPRD adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Persoalan data semakin menjadi perhatian ketika pemerintah menyalurkan bantuan pangan di tengah kondisi masyarakat yang terdampak krisis air dan pangan akibat musim kemarau.
Menurutnya, data yang menjadi dasar kebijakan pemerintah tidak cukup hanya tersedia dalam sistem administrasi. Data tersebut harus diperbarui dan divalidasi agar sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat.
“Program satu data harusnya menjadi instrumen untuk memaksimalkan penyelesaian persoalan sosial di lapangan. Karena itu, kualitas data harus terus diperbaiki dan diperbarui sesuai kondisi masyarakat,” kata Muhammad Amin.
Ia menegaskan, pembaruan data penting dilakukan agar program pemerintah, khususnya penyaluran bantuan, dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ketua Fraksi Gerindra itu berharap, koordinasi antara pemerintah daerah, BPS, pemerintah desa dan DPRD dapat terus diperkuat untuk memastikan data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan semakin akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. (**)
