Kawaltuntas.id – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos, menekankan pentingnya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo sebelum akhir Oktober 2025. Menurutnya, dokumen RTRW menjadi pedoman strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah untuk 25 tahun mendatang.
“Melalui RTRW, kita bisa menentukan wilayah pertambangan, wilayah industri, dan wilayah pertanian. Semua ini harus termuat secara jelas agar arah pembangunan Boalemo ke depan lebih terukur,” ujar Karyawan, usai rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045 dan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026, 16 Oktober 2025.
Karyawan menegaskan, percepatan penyelesaian RTRW sangat penting agar pembangunan daerah tidak berjalan tanpa arah. “Kalau bisa, sebelum berakhir bulan Oktober ini sudah selesai, sesingkat-singkatnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal efisiensi anggaran akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah di daerah.
“Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya efisiensi karena kurangnya transfer anggaran dari pusat. Akibatnya, beberapa program pemerintah belum maksimal menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, ia tetap optimistis terhadap rencana pemerintah pusat yang akan mengucurkan dana Rp200 triliun ke wilayah barat Indonesia. Ia berharap, kebijakan tersebut bisa memberikan efek nyata bagi masyarakat Boalemo.
“Mudah-mudahan dana itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya lewat skema pinjaman produktif yang bisa mendorong perputaran ekonomi di daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Karyawan mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026, Boalemo diperkirakan mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp93 miliar. Pemangkasan itu, kata dia, perlu diantisipasi agar tidak menghambat kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan roda ekonomi daerah.
“Dari tahun ke tahun, angka kemiskinan kita belum bergerak signifikan. Karena itu, percepatan pengesahan APBD juga menjadi penting. Keterlambatan APBD berpengaruh besar, terutama bagi tenaga honor dan ASN yang bergantung pada TPP dan gaji mereka,” ujar Karyawan.
Ia menambahkan, percepatan penyaluran anggaran kepada aparatur pemerintah daerah akan berdampak positif bagi perekonomian lokal. “Kalau honor dan gaji cepat dibayarkan, uang akan cepat berputar di daerah. Ini artinya ekonomi Boalemo juga ikut bergerak,” katanya. (KT 02)
