Kawaltuntas.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal alokasi anggaran yang masih belum tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran untuk stunting senilai Rp 10 miliar.
Kepala Negara mengimbau, agar anggaran itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar fungsi pengawasan diperketat.
“Coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 M itu yang nanti dibelikan telor, susu, protein, sayuran. Coba dilihat detil, saya baru saja liat minggu lalu saya cek, di APBD Mendagri,” kata dia dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, Jakarta, Rabu (14/06/2023).
Jokowi juga mengkritisi anggaran yang lebih banyak untuk perjalanan dinas PNS, rapat, dan hal terkait yang dinilai tidak krusial.
“Perjalanan dinas Rp 3 M, rapat-rapat Rp 3 M, penguatan pengembangan apa apa bla bla bla Rp 2 M. Yang bener-bener untuk beli telur itu gak ada Rp 2 M. Kapan stuntingnya akan selesai kalau cara seperti ini, ini yang harus di rubah,” kata Jokowi.
Ia pun kembali mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini tidak mudah. Target untuk mencapai Indonesia Emas 2045 perlu adanya strategi anggaran yang tepat.
“Setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN APBD semuanya harus produktif. Karena memang cari uangnya sulit, baik itu lewat pajak PNBP royalti deviden tidak mudah, sekarang itu tidak mudah. Sekali lagi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah,” ia menuturkan.
Intinya ia menekankan pentingnya pengawasan penggunaan APBN dan APBD secara produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Itu pula sebabnya dirinya sering turun ke lapangan untuk memastikan bahwa apa yang diprogramkan sampai betul ke masyarakat.
Orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD lanjut Presiden, harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir.
“Saya masih mendapati perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah. Misalnya, anggaran di suatu kabupaten untuk program seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian, justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sisanya 20 persen untuk kegiatan konkret,” bebernya.
“Seharusnya di balik 80 persen untuk kegiatan konkret, 20 persen untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat. Itulah yang disebut anggaran APBN dan APBD yang produktif,” harap Jokowi. (***)
