Kawaltuntas.id – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Boalemo yang baru, Nurdin Baderan, mampu menyelaraskan kinerja birokrasi dengan visi dan arah kebijakan Bupati Boalemo, Rum Pagau.
Menurut Eka, sapaan akrabnya, keselarasan antara Sekda dan kepala daerah menjadi kunci agar roda pemerintahan berjalan efektif dan tidak tersendat. Ia menilai, tanpa kemampuan membaca ritme kepemimpinan bupati, birokrasi berpotensi berjalan lambat dan tidak sinkron.
“Sekda harus punya kepekaan membaca ritme dan visi bupati. Kalau tidak bisa mengimbangi, maka birokrasi akan berjalan lambat dan tidak sinkron,” katanya.
Ia menegaskan, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan strategis karena menjadi penggerak utama birokrasi daerah. Karena itu, Sekda dituntut menunjukkan kinerja nyata, terukur, dan lebih baik dari para pendahulunya.
“Sekda ini bukan jabatan administratif biasa. Ini posisi strategis. Karena itu saya minta Sekda yang baru benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mampu menunjukkan capaian yang lebih baik dari para pendahulunya,” ujarnya.
Eka juga menyoroti latar belakang akademik Nurdin Baderan sebagai guru besar yang dinilai menimbulkan ekspektasi tinggi dari publik. Namun, ia mengingatkan bahwa kapasitas intelektual harus diiringi kemampuan implementasi di lapangan.
“Jangan hanya hebat di atas kertas. Yang dibutuhkan daerah ini adalah kerja nyata, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Akademik penting, tapi implementasi jauh lebih menentukan,” kata dia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya dedikasi penuh dalam menjalankan tugas sebagai Sekda. Menurut dia, tanggung jawab jabatan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Boalemo.
“Sekda harus menghibahkan jiwa, raga, pikiran, dan energinya untuk daerah ini. Tidak boleh setengah-setengah. Tanggung jawabnya besar, karena menyangkut kepentingan rakyat Boalemo,” ujarnya.
Kader besutan Megawati Soekarnoputri itu juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Ia menilai, komunikasi yang efektif dan transparan menjadi kunci untuk mencegah gesekan yang dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Sekda harus menjadi jembatan yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Komunikasi harus dibangun dengan baik, transparan, dan saling menghargai. Jangan sampai ada sekat yang justru menghambat pembangunan,” kata Eka. (**)
