Kawaltuntas.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Boalemo dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Fraksi ini menilai pembangunan daerah tidak hanya harus terpusat pada capaian administratif, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat di desa-desa dan kawasan produktif.
Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Boalemo, Silfana Saidi, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap LKPJ Bupati Boalemo Tahun 2025 dalam sidang paripurna DPRD, Senin, 30 Maret 2026.
Silfana mengatakan, Fraksi Golkar pada dasarnya menerima LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dewan. Namun, fraksinya memberikan sejumlah catatan yang dinilai penting sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah ke depan.
“Fraksi Partai Golkar memandang bahwa LKPJ Tahun 2025 secara umum telah memuat pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Meski demikian, masih ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait pemerataan pembangunan dan penguatan kesejahteraan masyarakat,” kata Silfana.
Salah satu sorotan utama Fraksi Golkar adalah arah kebijakan pembangunan yang dinilai harus lebih merata, baik di ibu kota kabupaten maupun di kecamatan-kecamatan lain yang masih membutuhkan perhatian infrastruktur dasar.
Dalam pandangan fraksinya, pemerataan pembangunan perlu diarahkan pada jalan desa, jembatan, irigasi, saluran drainase, hingga jaringan listrik, terutama pada wilayah yang menopang aktivitas pertanian, perkebunan, dan mobilitas masyarakat.
Untuk wilayah Kecamatan Tilamuta sebagai ibu kota Kabupaten Boalemo, Fraksi Golkar mendorong peningkatan sejumlah ruas jalan yang dinilai penting bagi konektivitas warga.
Di antaranya jalan di Desa Piloliyanga, akses dari arah Stadion GOR menuju Dusun Modini, ruas jalan di Desa Modelomo menuju Batu Merah dan Pelabuhan Lamu, jalan di Dusun 5 dan Dusun 1 Desa Lahumbo, serta jalan di Dusun 3 Desa Mohungo.
Selain jalan, Fraksi Golkar juga menyoroti kebutuhan perbaikan jembatan penyeberangan sungai di Dusun 5 Desa Lahumbo yang disebut sebagai satu-satunya akses menuju perkebunan masyarakat dan rawan terdampak banjir.
Usulan lain yang disampaikan meliputi perbaikan jembatan penghubung Desa Pentadu Barat dan Desa Modelomo, pembangunan plat deker atau box culvert di sejumlah titik, serta pengadaan jaringan listrik di Dusun 5 Desa Lahumbo.
Silfana menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar semacam itu tidak semata berkaitan dengan proyek fisik, melainkan menyangkut akses ekonomi dan keselamatan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat, karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi, mobilitas warga, dan akses pelayanan,” ujarnya.
Tak hanya di Tilamuta, Fraksi Golkar juga meminta agar pembangunan dilakukan secara merata di seluruh kecamatan. Dalam pandangan fraksinya, beberapa wilayah lain juga membutuhkan intervensi pembangunan yang lebih serius.
Di Kecamatan Botumoito, misalnya, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya pengaspalan dan peningkatan jalan di Dusun 1 Desa Potanga yang merupakan wilayah permukiman sekaligus akses menuju perkebunan masyarakat. Selain itu, jalan di Dusun Huwata Desa Potanga juga disebut perlu mendapat perhatian.
Fraksi Golkar juga mengusulkan perbaikan irigasi sawah di Desa Potanga sebagai bagian dari upaya mendukung produktivitas pertanian masyarakat.
Sementara itu, kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan juga disoroti untuk wilayah Paguyaman Pantai, Wonosari, Dulupi, Paguyaman, dan Mananggu, terutama pada kawasan yang menjadi sentra lumbung pangan di Kabupaten Boalemo.
Selain infrastruktur, Fraksi Golkar juga menyinggung aspek pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Dalam pandangannya, pemerintah daerah didorong agar lebih fokus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Silfana mengatakan penyusunan anggaran harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun melalui hasil reses anggota DPRD, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Di sektor keuangan daerah, Fraksi Golkar mencatat bahwa secara umum realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 99,61 persen dari target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp805,482 miliar lebih, realisasi pendapatan daerah disebut mencapai Rp802,386 miliar lebih.
Sementara itu, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 93,24 persen dari target sebesar Rp89,165 miliar lebih, atau terealisasi sekitar Rp83,144 miliar lebih. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada pada kisaran Rp78,363 miliar lebih.
Meski mencatat peningkatan, Fraksi Golkar tetap mendorong pemerintah daerah agar lebih serius memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Kemandirian fiskal sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan,” kata Silfana.
Fraksi Golkar juga menaruh perhatian pada kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boalemo yang saat ini berada pada angka 69,89 dan masih masuk kategori sedang. Menurut Silfana, kondisi ini menunjukkan perlunya langkah yang lebih terarah untuk mempercepat pembangunan kualitas hidup masyarakat.
Ia juga menyinggung persoalan angka pengangguran yang dinilai perlu segera direspons melalui kebijakan yang membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi putra-putri daerah, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari fisik dan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat langsung, termasuk dalam bentuk pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 untuk dibahas sesuai mekanisme dewan. Fraksi ini juga menyarankan agar pembahasan lanjutan dilakukan melalui komisi-komisi terkait di DPRD.
Silfana mengatakan, Fraksi Golkar berharap seluruh catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Harapan kami, pembangunan di Kabupaten Boalemo ke depan semakin merata, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (**)
