Kawaltuntas.id – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Harijanto Mamangkey, mendorong Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk mengutamakan efisiensi anggaran dibandingkan mengambil pinjaman daerah sebesar Rp25 miliar guna mendukung peningkatan layanan Rumah Sakit Iwan Bokings (RSIB).
Pandangan itu disampaikan Harijanto saat meyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo pada Senin, 3 Agustus 2026, terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ko Hari, sapaan akrab Harijanto Mamangkey, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Boalemo, Rum Pagau, atas komitmennya membangun Kabupaten Boalemo, termasuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
Namun demikian, kami berpandangan bahwa sumber pembiayaan program tersebut perlu dikaji secara lebih cermat agar tidak menambah beban fiskal daerah di masa mendatang.
“Pada prinsipnya kami mendukung setiap langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, kami berpandangan bahwa sebelum pemerintah daerah memilih opsi pinjaman, sebaiknya terlebih dahulu mengoptimalkan efisiensi belanja yang belum menjadi prioritas,” ujar Ko Hari, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah pos anggaran yang dapat dievaluasi, seperti belanja perjalanan dinas, belanja rapat-rapat di hotel, serta belanja-belanja lain yang belum bersifat mendesak, sehingga hasil efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk membiayai program peningkatan layanan rumah sakit.
Ko Hari, menilai, langkah efisiensi anggaran akan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan daerah sebelum menambah kewajiban jangka panjang melalui pinjaman.
“Pinjaman daerah tentu memiliki konsekuensi terhadap kemampuan fiskal pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, kami mendorong agar seluruh potensi efisiensi anggaran dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berutang,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pandangan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan ataupun peningkatan layanan rumah sakit. Sebaliknya, kami ingin memastikan bahwa pembangunan tersebut dilakukan dengan mekanisme pembiayaan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan tidak membebani APBD di masa yang akan datang.
Ko Hari, berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali berbagai alternatif pembiayaan, sehingga peningkatan pelayanan kesehatan tetap dapat diwujudkan tanpa mengurangi ruang fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor-sektor prioritas lainnya. (**)
