Kawaltuntas.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo, Hj. Silfana F. Saidi, SH, meminta pelaksanaan program inseminasi buatan (IB) di Kabupaten Boalemo diperkuat, terutama dari sisi petugas, sarana pendukung, ketersediaan obat dan kebutuhan pelayanan di lapangan.
Hal itu disampaikan Silfana saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Boalemo bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo, Kamis, 24 September 2026.
Dalam rapat tersebut, Silfana meminta penjelasan terkait capaian program IB, wilayah pelaksanaan, kondisi di lapangan, ketersediaan obat serta anggaran bagi petugas yang telah mengikuti pelatihan.
Menurut ketua fraksi Golkar itu, program IB merupakan salah satu program pasangan Bupati Boalemo yang perlu mendapat dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
“Kami harapkan Boalemo bisa memiliki inseminator yang unggul. Para inseminator juga harus difasilitasi sarana dan prasarana yang memadai di lapangan,” kata Silfana.
Ia juga menyoroti kebutuhan daging untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu diikuti kesiapan fasilitas pemotongan hewan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo, drh. Soemari, menyampaikan bahwa pelaksanaan IB sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 1.676 ekor ternak. Dari jumlah tersebut, data sementara menunjukkan 809 ekor telah bunting.
Untuk mendukung pelayanan, terdapat 13 petugas inseminator yang telah mengikuti pelatihan di Lembang selama 21 hari. Mereka mendapatkan materi dan praktik lapangan, termasuk IB sapi dan kambing.
Dinas juga telah menyediakan 20 unit kandang jepit melalui pengadaan tahun 2025. Seluruh fasilitas tersebut telah diserahkan kepada masyarakat berdasarkan proposal kelompok tani.
Namun, jumlah kandang jepit masih terbatas karena belum seluruh desa memiliki fasilitas tersebut.
Dalam pelaksanaan IB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga masih menghadapi keterbatasan kontainer untuk penyimpanan nitrogen cair. Menurut Soemari, satu kontainer membutuhkan anggaran sekitar Rp10 juta.
Untuk kebutuhan nitrogen cair, dinas menyebut telah memperoleh pasokan dari Balai Lembang. Kebutuhan tahun depan diperkirakan mencapai sekitar 2.500 liter dan akan diusulkan kembali apabila persediaan belum mencukupi.
Dinas juga memperkirakan kebutuhan anggaran obat dan hormon untuk mendukung program IB tahun depan sekitar Rp300 juta.
Pelayanan IB saat ini dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain tujuh desa di Kecamatan Wonosari, tiga desa di Paguyaman, serta masing-masing satu desa di Botumoito dan Paguyaman Pantai.
Soemari mengatakan, 13 inseminator yang telah mengikuti pelatihan telah dibagi ke sejumlah kecamatan. Para petugas tersebut terdiri dari ASN dan non-ASN.
Untuk biaya pelatihan, dinas mengusulkan anggaran sekitar Rp200 juta dalam APBD Perubahan 2026. Selain itu, terdapat anggaran sekitar Rp27 juta untuk pemeriksaan kebuntingan.
Terkait kebutuhan Rumah Potong Hewan (RPH), Soemari menyebut pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan anggaran cukup besar. Pembangunannya juga dapat diusulkan melalui kementerian dengan salah satu persyaratan berupa ketersediaan lahan yang tidak bermasalah dan dibuktikan dengan sertifikat.
Silfana berharap penguatan sarana, petugas dan dukungan anggaran dapat meningkatkan pelayanan program IB sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh peternak di Boalemo. (**)
