Kawaltuntas.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo menyatakan menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas sesuai mekanisme dan tata tertib dewan.
Namun, fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan agar penyusunan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pandangan umum Fraksi Golkar itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Silfana Saidi, dalam rapat paripurna DPRD Boalemo tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati atas rancangan KUA-PPAS APBD 2027.
Silfana mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 didasarkan pada proyeksi indikator makro ekonomi yang menunjukkan sejumlah target positif. Di antaranya pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat dari 4,91 persen menjadi 5,1–5,5 persen, angka kemiskinan menurun menjadi kisaran 15,08–15,45 persen, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pendapatan per kapita.
Meski demikian, menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan anggaran tetap memenuhi prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan mengacu pada skala prioritas daerah serta standar pelayanan minimum.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar program pembangunan dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan dalam rancangan KUA-PPAS.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah mengevaluasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi sesuai potensi riil Kabupaten Boalemo.
Upaya tersebut, kata Silfana, perlu didukung dengan digitalisasi sistem pemungutan serta penggalian sumber-sumber PAD baru.
Di sisi lain, Silfana menyoroti berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sejumlah sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dukungan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan pangan dan pertanian.
Karena itu, Fraksi Golkar berharap Pemerintah Kabupaten Boalemo terus melakukan komunikasi dan lobi kepada pemerintah pusat agar program-program pada sektor tersebut tetap memperoleh dukungan anggaran.
Fraksi Golkar juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan aparatur pemerintah. Menurut Silfana, meski terdapat potensi efisiensi anggaran akibat penurunan transfer ke daerah, pemerintah diharapkan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan aparat desa, imam desa, dan PPPK secara penuh pada 2027.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah segera menyelesaikan tunggakan iuran BPJS sehingga seluruh aparatur sipil negara dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit.
“Walaupun di tahun 2027 nanti kemungkinan akan ada efisiensi APBD terhadap DAU sekitar 45 persen, kami tetap berharap TPP, tunjangan aparat desa, imam desa, dan PPPK dapat dibayarkan 100 persen. Begitu juga tunggakan BPJS kiranya dapat diselesaikan agar hak-hak ASN dalam memperoleh pelayanan kesehatan dapat terpenuhi,” ujar Silfana. (**)
