Kawaltuntas.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Boalemo menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, sambil mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo 2025–2045.
Rancangan KUA–PPAS 2026 yang disampaikan Bupati Boalemo memuat proyeksi positif dalam berbagai sektor, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9 persen, penurunan angka kemiskinan dari 17,99 persen menjadi 17,80 persen, penurunan pengangguran serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB per kapita. Namun, tantangan muncul akibat menurunnya alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Anggota DPRD Boalemo, Silvana F. Saidi, SH, menegaskan pentingnya agar arah kebijakan anggaran tahun depan tetap berlandaskan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan skala prioritas daerah dan standar pelayanan minimum.
“Kami ingin setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Efisiensi dan transparansi harus menjadi pondasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Silvana, saat rapat paripurna penyampaikan pandangan umum masing-masing Fraksi, 16 Oktober 2025.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh OPD dalam merealisasikan prioritas pembangunan, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak, retribusi, dan digitalisasi pemungutannya serta terus menggali potensi-potensi PAD lainnya.
Selain mendukung rancangan KUA–PPAS, Fraksi Golkar juga menilai revisi RTRW Boalemo 2025–2045 sebagai langkah penting dalam menata ruang pembangunan yang berkelanjutan.
“RTRW bukan hanya peta wilayah, tapi arah masa depan Boalemo. Dengan tata ruang yang jelas, pembangunan bisa berjalan terukur dan berkeadilan,” kata Silvana menambahkan.
Fraksi Golkar pun secara resmi menerima rancangan KUA–PPAS 2026 untuk dibahas sesuai mekanisme dan tata tertib dewan, serta menyarankan pembentukan Pansus RTRW guna memperdalam pembahasan dan memastikan arah kebijakan pembangunan daerah lebih terarah dan berkelanjutan. (KT 02)
