Kawaltuntas.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo menyoroti keterbatasan mesin panen padi (combine harvester) atau yang dikenal masyarakat sebagai odong-odong. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan keterlambatan panen dan berpotensi menurunkan hasil produksi padi, khususnya di Kecamatan Wonosari.
Sorotan itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi melalui juru bicara fraksi, Harijanto Mamangkey, pada saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo tentang penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, yang dihadiri langsung oleh Bupati Boalemo, Selasa, 21 Juli 2026.
Usai rapat, Harijanto bilang, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Boalemo sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurutnya, jumlah mesin panen yang terbatas membuat banyak petani harus menunggu giliran untuk memanen padi. Akibatnya, panen melewati waktu ideal sehingga berisiko menurunkan kualitas dan hasil produksi.
“Minimnya ketersediaan mesin panen menjadi persoalan nyata yang dihadapi petani di Kecamatan Wonosari. Kondisi ini mengakibatkan panen terlambat, bahkan berpotensi menurunkan kualitas dan hasil produksi padi. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini,” kata Harijanto.
Fraksi PDI Perjuangan, kata dia, mendorong Pemerintah Kabupaten Boalemo agar penambahan alat dan mesin pertanian, khususnya combine harvester, menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan program dan anggaran Tahun 2027.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, penambahan mesin panen akan membantu petani memanen padi tepat waktu, mengurangi potensi kerugian akibat keterlambatan panen, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Melalui pandangan umumnya itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama petani sebagai salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Boalemo. (**)
